KEBIJAKSANAAN MONETER INDONESIA DAN POSISI BANK JAWA PADA MASA KOLONIAL

Latar Belakang

Berbagai perkembangan moneter di Indonesia pada masa colonial, antara periode 1875-1940, dapat digambarkan dengan bantuan ekonomi. Salah satu factor penting pada tahun itu adalah hubungan antara emas dsan uang. Dalam periode 1875-1914, dan juga 1925-1936, standar emas digunakan dimasa colonial Indonesia sekalipun dengan cara tidak langsung. Sementara itu, dalam periode 1914-1925 emas memainkan peranan penting dalam kebijaksanaan moneter kepada negara2 lain dan dalam penentuan mata uang dikoloni itu sendiri.

Tema artikel ini adalah untuk menggambarkan karekter perkembangan moneter yang sangat khas di Indonesia padas masa colonial antara periode 1875-1940. perhatian khusus akan diberikan pada kebujaksanaan moneter dijalankan dan pembahasan terhadap munculnya kebijaksanaan itu. Hal yang sangat penting untuk penggambaran ini adalah Bank Jawa, yang telah beroperasi sebagai bank yang mengeluarkan uang (bank of issue) di Indonesia pada masa colonial sejak tahun 1827/1828.

Perdebatan Mengenai Standar Emas

Perdebatan standar emas terpusat terutama pada pemfungsiannya yang memfokuskan pada persoalan seperti apakah berhubungan dengan system itu sendiri atau apakah justru selama system itu dilaksanakan bahwa nilai2 tukar bukan merupakan subyek tekanan yang terlalu besar, dan bahwa berbagai ketidakstabilan dalam neraca perdagangan memecahkan diri mereka sendiri dengan relative mudah. Hal ini menjadi jelas bahwa penyesuaian2 tidsak selalu semudsah penyerderhanaan system yang disarankan.

Standar emas beroperasi menurut beberapa peraturan (Fremdling & jong, 1989). Pertama, ketika standar emas dilaksanakan mata uang yang dimaksud dikaitkan dengan sejumlah emas tetap (paritas), yang berarti bahwa kepingan 10 gulden emas, uang logam standar, sama dengan 6,048 gram emas padat. Peraturan kedua adalah penawaran resmi harus tanpa pembatasan2 ketika dikonversikan kedalam emas (penukaran). Akhirnya, harus mungkin berdagang dengan emas; sebagai akibat tidak akan ada pembatasan2 dalam mengimpor dan mengekspor emas. Jika para partisipan dalam system ini harus memelihara system rasio permanent dari mata uang dan emas, ini hanya akan menjadi persoalan sederhana untuk memperbaiki neraca perdagangan, entah deficit atau surplus. Mempertimbangkan berbagai aturan tersebut diatas, deficit neraca perdagangan missalnya akan menimbulkan aliran emas keluar untuk memperbaiki neraca perdagangan. Kemudian, aliran emas akan menimbulkan pengurangan dalam mata uang yang ada, yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan harga2 dan pendapatan. Barang2 ekspor akan menjadi lebih murah yang menghasilkan posisi persaingan yang diperbaiki. Ekspor2 kemudian akan bertambah yang mengantarkan pada neraca perdagangan yang diperbaiki dan aliran masuk emas. Sejak awal tahun 1752 David Hume telah memberikan gambaran bekerjanya standar emas ini ketika dia menulis tentang bekejanya neraca perdagangan (Eichengreen, 1985; Bab II). Akan tetapi hal ini tidsaklah cukup untuk menjelaskan perkembangan2 moneter pada periode 1870-1914.

Ada 2 aliran penelitian tentang standar emas; Interprestasi Keynesian dan Penjelasan Moneteris. Esensial dari interprestasi Keynesian atas perkembangan2 dalam perdagangan internasional dan pembayaran internasional adalah berbagai perubahan dalam pendapatan dan perkembangan yang mengikuti permintaan dan penawaran pada skala internasional.

Interprestasi stasndasr emas yang didasarkan pada teori ekonomi moneter mengemukakan bahwa berbagai perubahan dalam permintaan akan mata uang dan dalam penawaran, mengantar pada gerakan2 internasional dalam pasar emas, jika permintaan dan penawaran dalam emas dalam sebuah Negara tidak lagi seimbang tetapi pasar komoditas berkembang dengan cara seimbang.

Ekonom dan sejarawan ekonomi Inggris; Ale Ford. Telah menyumbang sejumlah interprestasi Keynesian mengenai bekerjanya standar emas, karyanya melangkah lebih lanjut dan penting karena perhatian yang diberikannya pada pengalaman2 yang berbeda dari berbagai Negara dengan standar emas. Dengan landasan analisis dan komprehensif berbagai pengalaman baik Inggris maupun Argentina dengan standar emas, Ford menyimpulkan bahwa pertemuan dengan standar emas di Negara-negara berkembang yang mengekspor produk2 primer seperti Argentina berbeda dengan Negara maju seperti Inggris (Ford, 1962). Dinegara maju berbagai fluktuasi dalam neraca perdagangan dapat dipertemukan dengan perubahan2 dalam pendapatan dan permintaan. Di negara2 berkembang sebaliknya, perubahan2 besar dalam pendapatan perlu untuk memungkinkan pendapatan bekerja sebagai instrument untuk membuat penyesuaian2 (Eichengreen, 1992).

Bank Jawa dan Standar Gulden, 1875-1914

Sesudah banyak pertentangan pada paruh pertama abad 19, sebuah UU yang diberlakukan tahun1854 menetapkan bahwa Hindia Belanda akan memakai mata uang yang sama seperti Belanda. Gulden Belanda dan Gulden Hindia Belanda mempunyai nilai yang sama. Satu2nya factor yang dapat menyebabkan sedikit perbedaan adalah biaya transportasi dari Belanda ke Indonesia pada masa colonial atau sebaliknya.

Bank Jawa telah diberi kuasa bertindak sebagai bank yang mengeluarkan uang dan akibatnya bertanggung-jawab terhadap distribusi uang kertas di koloni. Uang kertas Belanda belum pernah diedarkan di Indonesia colonial. Sejumlah uang logam terutama uang perak yang dikeluarkan dibawah tanggung-jawab pemerintah digunkan di kedua ekonomi. Bank Jawa mempunyai hak untuk mengeluarkan uang kertas, sementara pada waktu yang sama institusi perbankan swasta mampu beroperasi dengan dasar komersial seperti dalam pemberian pinjaman kepada perusahaan bisnis. Sampai pada akhirnya Bank Jawa berasil dalam mempertahankan statusnya sebagai perusahaan perbankan swasta meskipun kenyataannya UU Perbankan tahun 1922 memberi pemerintah hak prerogative untuk mengawasi aktivitas2 bank. Pemerintah berhak mengangkat seorang gubernur dari dewan direktur, juga mempunyai pengaruh dalam pengangkatan menajer2 (De Bree, 1928;II, 561).

Pada tahap awal pemerintah colonial telah mengambil tindakan untuk membatasi aktivitas2 Bank Jawa. Pada tahun 1854 misalnya Gubernur Jendral memerintahkan plafon pengeluaran uang kertas oleh Bank Jawa. Pada periode 1854-1859 ditetapkan batas agak berubah2 antara 5,25 hingga 6 juta golden Hindia Belanda dan tidak ada rasio jaminan dari berbagai jenis yang diminta. Dari tahun 1859 hingga 1874 batas maksimum yang dispesifikasi disertai dengan syarat rasio jaminan 30% dan dalam kasusu pembelanjaan berlebih dari 100% jaminan dari logam2 mulia. Syarat tambahan memberikan lebih banyak kemungkinan. Pada periode itu pengeluaran uang kertas meningkat dari 7 juta pada tahun 1860 menjadi 25 juta pada tahun 1874 (Van Laanen, 1980; 34). Piagam tahun 1875 meninggalkan kebiasaan menunjuk plafond dan memperkenalkan system jaminan proporsional. Semua hutang yang dapat diklaim pada Bank Jawa, termasuk pengeluaran uang kertas, harus ditutup dengan percetakan uang logam 40% atau dengan bahan2 mata uang seperti perak (Verrijn Stuart, 1934; 27). Dengan cara ini berbagai piagam yang diberlakukan terhadap Bank Jawa meningkatkan kemungkinan untuk pengeluaran uang kertas secara amat mencolok.

Ketika Belanda mengadopsi standar emas pada tahun 1872, koloni tidak mengikuti dengan segera. Baru Desember 1872 sebuah komisi Negara Belanda mengumumkan bahwa standar perak dapat dipertahankan di Indonesia. Menurut pendapat komisi, karena di Asia perak lebih disukai daripada emas. N P Van den Berg, pada waktu itu Presiden Bank Jawa, dengan segera menganjurkan standar emas untuk koloni juga, yang menekankan ketidakstabilan nilai perak. Pada tanggal 28n Maret 1877 sebuah UU disahakan yang mengadakan pecahan 10 gulden emas sebagai uang logam standar (De Bree, 1928: II, 188-190). Nilai uang logam emas itu ditetapkan 6,048 gram emas. Uang logam perak seperti misalnyagulden dan 2,5 gulden diberi nilai tetap dengan menghubungkan mata uang ini dengan 10 gulden emas. Karena uang yang beredar di Indonesia koloni hampei tanpa kecuali terdiri dari uang logam perak, system moneter yang ada pada tahun 1877 biasanya dilukiskan sebagai “standar emas yang timpang”.

Penting untuk dicatat bahwa pada tahun2 utamanya sampai 1914, nilai tetap antara gulden Hindia Belanda dan emas bukan yang diperselisihkan dalam system moneter koloni. Setelah tahun 1877, dalam kenyataannya telah menjadi kasus karena pada tahun 1854, tujuan terpenting kebijaksanaan moneter adalah menempatkan gulden Belanda pada tingkat yang sama dengan gulden Hindia Belanda. AM De Jong yang terkenal sebagai sejarawan resmi Nederlandsche bank (De Jong, 1946; 676). Di Indonesia koloni emas jarang dipakai sebagai sarana untuk menghapuskan pengaruh2 neraca perdagangan yang tidak stabil. Surplus dalam neraca perdagangan telah diselesaikan Belanda dengan perak.

Ekspor Indonesia colonial tumbuh subur sejak akhir abad ke 19, yang membawa surplus jangka panjang dalam neraca perdagangan. Arus perak ke Indonesia colonial yang dihasilkan melayani baik kepentingan Belanda maupun koloni sekaligus. Ekonomi Belanda mendapatkan keuntungan karena perak yang menjadi berlebihan akibat standar emas, dapat digunakan untuk pembayaran di koloni. Sebagai akibatnya, cadangan perak Nederlandsche bank dikurangi pada periode sejak tahun 1913 dari 80 juta gulden menjadi 9,8 juta gulden (De Jong, 1946; 681). Untuk Bank Jawa peningkatan dalam cadangan perak berarti bahwa ini dapat meningkatkan pengeluaran uang kertas secara substansial. Pemerintah colonial pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah pembuatan uanglogam yang ada dalam perederan. Hal ini dengan kepentingan khusus bahwa sejumlah besar mata uang tersedia karena ini merupakan perode dalam mana otoritas efektif Belanda diperluas secara praktis hingga semua sudut kepulauan. Inheren dalam operasi ini adalah bahwa “uang buruk” yaitu berbagai jenis uang tembaga telah dilarang dari peredaran sebanyak mungkin atas dorongan pembersihan pembuatan uang logam. Uang logam asing dari Asia Tenggara dibatasi sejauh mungkin (Binnerts, 1921; 73).

Perak secara teratur dipindahkan antara Belanda dan Hindia Belanda. Menurut Vissering uang logam perak bernilai sekitar 57,5 juta gulden dipindah dari negeri induk ke koloni antara 1906 dan 1913. pembayaran2 ekspor terutama yang dilakukan importer Belanda juga dapat dibayar dengan lembaran (Bill of Exchange) yang dapat diperdagangkan dengan Bank Jawa setelah 1891. tagihan yang dibeli di Indonesia pada masa colonial dapat ditukar di Amsterdam atau tempat lain, atau disimpan sebagai saldo pada cabang Bank Jawa yang telah didirikan untuk tujuan itu di Amsterdam. Kemungkinan membeli dan menjual lembaran yang dikenal sebagai system pertukaran emas menjadi semakin penting terutama ketika ekspor Indonesia tinggal landas dalam lompatan dan loncatan. Pada awalnya ada beberapa pembatasan seperti nilai lembaran yang belum lunas tidak dapat melebihi neraca logam bank untuk satu periode lebih dari 2 bulan. Kemudian pada tahun 1908 syarat ini telah diperlonggar baik dalam segi periode maupun jumlah maksimum sehingga akibatnya Bank Jawa dapat mempergunakan dengan baik perdagangan ini. Pembatasan2 mengenai lembaran telah dibuang keluar sama sekali pada tahun 1922. perkembangan system pertukaran emas memungkinkan Bank Jawa mencampuri transaksi financial asing demi kepentingan posisi financial mereka sendiri, yang jelas setelah semua standar emas dihentikan pada tahun 1914 ketika bank kelihatan mampu mempertahankan kurs mereka sendiri dalam pembelian dan penjulan lembaran. Hal ini rupanya begitu banyak kasus bahwa Bank Jawa dapat memilih untuk hampir tidak meggunakan sama sekali kebijaksanaak pemotongan sebagai sarana mempengaruhi gerakan emas dan mata uang. Dalam pandangan bank, ini adalah sebuah pilihan yang disengaja karena lebih menyukai tujuan mengkonsolidasikan tarif2 potongan demi kepentingan perkembangan koloni sendiri, memungkinkan untuk memperluas pinjaman2 dengan tariff rendah di Indonesia colonial (Verrijn Stuart, 1934; 32,35). Namun demikian kita harus mengingat bahwa Bank Jawa tidak pernah mencapai posisi bank banker.

Sifat perkembangan ekonomi yang menekankan pertumbuhan sector ekspor berarti semua bank di Indonesia dihadapkan pada alat2 finansial yang semakin berkurang sehubungan dengan kecenderungan perusahaan2 di Indonesia colonial dengan markas besar mereka ditempat lain untuk mendepositokan surplus2 rekening di Negara asal mereka, terutama jika ada pendapat dari penjualan barang2 ekspor (Van Laanen, 1990; 250).

Tabel : Akibat-akibat Kebijaksanaan Pertukaran Emas Bank Jawa 1895-1939

Tahun

Emas sebagai % Liabilitas Permintaan

Tarif Potongan Resmi

Nilai Penukaran Batavia pada Amsterdam

(a)

(b)

(c)

1895

10.4

5.37

100.75

1900

17.9

4.50

101.06

1905

15.9

5.00

100.38

1910

11.3

3.50

100.13

1915

22.1

3.50

98.75

1920

43.1

3.50

97.38

1925

41.8

4.50

100.25

1930

44.0

4.65

100.44

1935

53.8

3.83

99.81

1939

45.8

3.00

99.63

  1. sampai 31 Maret

  2. Rata-rata tahun financial, misalnya 1895=1895/96

  3. Rata-rata tahun kalender

Peraturan2 yang disusun untuk indonesia colonial meyakinkan bahwa gulden Hindia Belanda menjadi mata uang yang relative stabil. Hubungan antara gulden Hindia Belanda dan gulden Belanda tidak pernah menjadi sasaran berbagai tekanan pada tahun2 yang berjalan sampai PD I sehubungan dengan gerakan2 perak yang luas dan potensi system pertukaran emas yang meningkat. Tariff pertukaran yang stabil dalam perdagangan uang kertas membuktikan hal ini (Tabel, kolom c). hal ini memungkinkan bank mangikuti dengan baik pemulihan ekonomi Indonesia pada masa colonial. Pada malam menjelang PD I, bank melakukan lebih banyak dari pada hanya menjaga rekening pemindahan. Realisasi selangkah demi selangkah dari jaringan cabang lintas Jawa, Sumatera, dan Sulawesi meyakinkan bahwa bank diperlengkapi secara lebih baik untuk memainkan bagian pokok dalam urusan2 perbankan. Pengenalan lalu lintas giro oleh Bank Jawa pada tahun 1907 dan kliring di antara semua bank terkemuka di Batavia pada tahun 1909 membawa kesimpulan bahwa sebuah infrastruktur financial yang disesuaikan dengan baik dengan syarat2 masa itu telah dikonstruksi.

Sumber : Makalah G.H.A Prince dalam Konferensi “Fondasi Ekonomi Nasional Indonesia”. Amsterdam, 20-22 September 1994.

One thought on “KEBIJAKSANAAN MONETER INDONESIA DAN POSISI BANK JAWA PADA MASA KOLONIAL

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s