Utang Indonesia “Mencari Sebuah Solusi”

MENCARI SOLUSI KOLABORATIF BAGI KRISIS UTANG INDONESIA

Meningkatnya kebutuhan akan anggaran pembangunan mendorong pemerintah untuk melakukan serangkaian pinjaman luar negeri ditengah krisis utang yang melanda negeri ini. Artikel ini walau tidak ditujukan untuk mencari jalan pintas penyelesaian masalah utang yang semakin meningkat, mencoba mencari solusi melalui penggalian fakta sejarah mengenai keberhasilan dan kegagalan Indonesia dalam mengelola utang luar negerinya. Selain itu juga sekaligus memberikan gambaran implikasi utang luar negeri terhadap berbagai sector di Indonesia seperti pemerintahan, hokum, bisnis, ekologi, dan pendidikan di masa lalu.

Pendahuluan

Meskipun pendapatan Negara terbatas, namun pengeluaran Negara terus membengkak dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan deficit anggaran pendapatan dan balanja akan melampaui batas yang aman. Akhirnya, Indonesia akan terhimpit gunung utang. Hal ini merupakan pelajaran yang mahal bagi kehidupan kesejahteraan bangsa. Sebagai bahan pengalaman yang cukup manarik adalah apa yang terjadi pada pertengahan decade 1960-an.

Terhimpit Gunung Utang

Tumpukan laporan statistic dari Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik tak sanggup menggambarkan parahnya bencana ekonomi Indonesia. Selain miskin dan bangkrut,Negara Indonesia juga menanggung beban utang yang menghimpit Indonesia untuk tetap berada di lembah kemiskinan selama beberapa decade mendatang. Pada waktu itu, pembayaran pertama dari pinjaman selama dua puluh tahun mulai jatuh tempo. Negara tak sanggup membayar. Dengan demikian, Indonesia tidak bisa mendapat pinjaman baru. Investasi baru terpaksa dipotong dan Negara berangsur-angsur bertambah miskin. Indonesia telah jatuh kedalam jebakan utang yang telah melilit begitu banyak Negara lain.

Penghasilan ekspor Indonesia di tahun 1966 besarnya $679 juta. Ini hamper tidak cukup untuk membayar cicilan utang yang jatuh tempo, sementara itu Impor Indonesia dalam tahun yang sama besarnya $527 juta, ini harus dibayar juga. Beban utang yang sangat berat ini diperparah oleh ekonomi yang sangat tidak berkembang. Negara praktis tidak mempunyai uang untuk membangun jalan, rumah sakit, atau sekolah. Tak ada devisa untuk impor benang untuk tekstil , obat-obatan untuk sakit, atau makanan untuk yang kelaparan.

Semua prospek untuk kemajuan ekonomi hancur luluh terhimpit utang Negara yang menggunung. Karena sector swasta kecil dan lemah, Indonesia tak punya alternative selain mengandalkan pemerintah sebagai ujung tombak untuk mengbangkitkan kembali ekonomi. Pilihan-pilihan yang dihadapi pemerintah benar-benar terabatas akibat kemiskinan yang berkelanjutan. Namun tragedy yang paling menyakitkan adalah posisi utang Indonesia yang pasti mengakibatkan Negara tetap miskin sampai beberapa generasi mendatang. Anak-anak yang belum lahirlah yang akan menderita konsekuensi dari kebijakan ekonomi yang salah.

Dilemma Bantuan Luar Negeri

Hampir dua dekafe sebelum dunia mengalami krisis utang dunia ketiga, Indonesia sudah menjadi korban masalah yang dua decade kemudian akan mengancam kestabilan ekonomi dunia. Indonesia mau menerima pinjaman yang tidak mampu dibayarnya. Selama decade lima puluhan dan enam puluhan, banyak Negara yang memberi pinjaman kepada Indonesia berlagak sebagai pahlawan penyelamat namun tak memperhatikan dampak dari utang tersebut terhadap kesehatan ekonomi Negara. Baru pada saat utang jatuh tempo terkuak implikasi dari ketidakmampuan membayar.

Bantuan luar negeri menimbulkan dilemma sejak awalnya. Bagi perencanaan pemerintah, bantuan menawarkan kesempatan; alat untuk membalikkan sebagian dari ketidakadilan dalam sejarah dan ketidakmerataan ekonomi internasional. Pemimpin Negara miskin mana yang mau menolak tawaran bantuan pembangunan? Namun, bantuan luar negeri yang tidak digunakan secara bijaksana merupakan jalur cepat menuju bencana keuangan.

Sejak didirikan tahun 1945, Indonesia adalah peserta sukarela dalam permainan ekonomi dan politik yang rumit dari bantuan luar negeri. Wakil presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta, merumuskan petunjuk untuk memastikan bahwa pinjaman-pinjaman dapat berguna bagi usaha-usaha pembangunan nasional. Beliau berkata;

bantuan luar negeri Cuma bisa dipandang sebagai bantuan pembangunan”, kata beliau, “bila bantuan itu berbunga 3-3,5% pertahun dan jangka pembayarannya panjang. Untuk berbagai industri, jangka pembayaran tersebut harus 10-20 tahun. Jangka pembayaran untuk prasarana seperti bendungan, irigasi, dan tenaga listrik harus lebih dari 20 tahun. Bantuan dengan jangka pembayaran kurang dari 10 tahun dan dengan bunga lebih dari 5% pertahun tidak bisa diklasifikasikan sebagai bantuan pembangunan. Bantuan luar negeri bisa diklasifikasikan sebagai bantuan pembangunan hanya jika pinjaman ini benar-benar menunjang pembangunan nasional berkelanjutan…. pembangunan itu harus bebas dari embel-embel politik dalam bentuk apapundan pemberian pinjaman tidak boleh diikuti dengan campur tangan luar negeri dalam urusan dalam negeri dari Negara penerima bantuan… sebagai prinsip, pembangunan ekonomi nasional dari sebuah Negara berkembang harus terutama berdasarkan sumber-dayanya sendiri seiring dengan tujuan berdikari….. pembayaran cicilan berikut bunga pinjaman harus bisa terbayar dengan hasil-hasil pertumbuhan ekonomi… bantuan itu dapat digunakan secara efisien jika implementasi dari proyek yang dibiayainya berjalan dengan strategi umum Indonesia…”.

Wakil presiden Hatta menggambarkan pendekatan yang logis dan hati-hati untuk mengelola bantuan luar negeri. Sayang sekali pemerintah tidak mengikuti rekomendasi beliau. Pemerintah bergantung pada bantuan luar negeri untuk menutupi kelemahan ekonomi dan kekurangan dalam manajemen fiscal. Sekitar decade lima puluhan, cadangan devisa Idonesia menurun dan kelayakan untuk menerima bantuan luar negeri merosot. Pemerintah bereaksi dengan mengurangi impor, mempromosikan sunstitusi impor, dan meminjam uang dari berbagai sumber eksternal yang masih tersedia. Substitusi impor gagal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan Indonesia semakin rentan terhadap pengaruh politik pemberi bantuan. Sesuatu yang pada mulanya tampak seperti cara gampang untuk memperoleh uang ternyata menjadi kemelut tanpa jalan keluar yang jelas.

Mencari Jalan Aman untuk Keluar dari Kemelut Utang

Tim baru ekonomi Indonesia perlu mencari solusi-solusi baru untuk menghadapi problem yang sepertinya tak punya jalan keluar. Salah satu langkah pemerintah adalah mengirim dua delegasi keluar negeri, satu kepada kreditor di Negara Barat dan yang lain kepada kreditor dari Blok Timur (Negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet). Maksudnya adalah untuk mengeksplorasi awal, untuk melihat pilihan-pilihan yang bisa diterima dan untuk memperjelas angka-angka besarnya utang. Pembagian Barat-Timur ini tidak saja mencerminkan realitas politik internasional era perang dingin, tetapi juga mencerminkan perbedaan besar dari komposisi keberutangan. Delegasi ke Negara-negara barat dipimpin oleh Prof Widjojo NItisastro, karena fokusnya adalah pinjaman pemerintah dan utang komersial untuk kebutuhan sipil. Pada awalnya, delegasi ke Blok Timur dipimpin oleh Jendral Suprayogi, yang menjadi Menteri Produksi dalam cabinet Soekarno yang terakhir, karena pinjaman-pinjaman diperuntukan bagi piranti keras dan dukungan militer. Solusi-solusi yang akhirnya muncul dari usaha-usaha ini dan lainnya merupakan hasil dari proses evolusi. Untuk merumuskan persyaratan utang Negara, Indonesia harus berkutat dengan definisi dan batasan utang dari Negara yang layak, setelah itu baru dapat ditentukan prosedur yang tepat untuk menangani utang tersbut.

Membayar atau Tidak? Menentukan Kriteria Kelayakan Penyelesaian Utang Negara

Ketika tim ekonomi behadapan langsung dengan parahnya problem utang Indonesia, dilema kebijakan pertama yang harus diatasi adalah pilihan untuk membayar atau tidak membayar utang tersebut. Tim ekonomi mempertimbangkan berbagai jenis pilihan. Keputusan yang diambil tidaklah sederhana, tim harus mempertimbangkan preseden sejarah, kondisi politik sekarang, dan indra keenam apa yang benar dan terbaik untuk Indonesia.

Ada empat alternative utama dalam problem ini;

  1. Tidak Bayar Semua Utang Lama.

Kalau Indonesia memutuskan untuk wanprestasi terhadap utang-utang atau secara blak-blakan menyatakan tidak membayar secara sepihak, Indonesia bisa mengacu kepada banyak contoh wanprestasi dari banyak Negara pengutang. Pada tahun 1839 misalnya, Negara bagian Mississipi dan Louisiana tidak membayar utang kepada Inggris . pada dekade 1870-an, banyak Negara Amerika Latin dan juga Turki dan Mesir, gagal membayar utang. Dalam decade 1930-an, ada 17 negara Amerika Latin gagal membayar utang karena harga barang komoditi jatuh akibat depresi ekonomi. Jumlah Negara yang tak pernah membayar kembali utang dalam era Perang Dunia I dan II sangat besar. Finlandia yang bayar utang bahkan sampai mengiklankan diri mereka sebagai perkecualian terhormat ditengah praktek tidak bayar utang dari Negara-negara lain (Corbridge, 1993). Sebagai pemerintah baru yang berkuasa ditengah kekacauan nasional yang traumatis dan penuh kekerasan, Indonesia bisa menolak untuk membayar utang dari pemerintah sebelumnya karena pemerintah baru sama sekali tidak menciptakan utang tersebut. Namun bagi Indonesia, melarikan diri dari tanggung jawab membayar utang tidaklah konsisten dengan karakter dari pemerintah baru yang merupakan pengganti yang konstitusional dan sah dari pemerintah lama. Pemerinah baru tidak mungkin bersikeras mempertahankan legitimasinya bila pada saat yang sama menolak membayar utang pendahulunya. Posisi seperti itu bisa dipandang sebagai itikad buruk terhadap Negara-negara yang diharapkan menjadi rekan untuk membina hubungan ekonomi yang baru.

  1. Tidak Bayat Utang Kepada Negara Blok Komusi.

Bisa saja Indonesia tidak membayar sebagian utangnya kepada Negara blok komunis, namun tetap membayar utang kepada Jepang dan Negara-negara Industri Barat. Ada dua alasan bagi kebijakan ini; pertama, bantuan dari Negara-negara blok komunis sebagian besar adalah untuk perlengkapan militer yang tidak pernah digunakan dan tidak punya kegunaan produktif termasuk untuk pertahan nasional. Kedua, setelah percobaan kudeta yang didalangi oleh PKI dan mungkin sekali dibantu oleh Negara-negara komunis, pemerintah baru telah melarang partai komunis dan menolak segala sesuatu yang berbau komunis. Berdasarkan hal ini, pemerintah juga bisa menolak membayar utang kepada Negara-negara komunis. Langkah-langkah ini mungkin bisa dimengerti bahkan dipuji oleh Negara barat, namun tetap akan meninggalkan noda wanprestasi terhadap utang.

  1. Penyelesaian Utang dengan Cara Berbeda-beda.

Indonesia bisa membuat perjanjian terpisah dengan kreditor-kreditor yang berbada atau dengan kumpulan kreditor, seperti kreditor komunis, non-komunis dan komersial. Sebagian besar dari utang adalah utang pemerintah, jadi merupakan kewajiban pemerintah. Sebagian dari utang adalah pinjaman komersial, untuk mana pemerintah tidak punya kewajiban legal untuk membayar. Kreditor komersial mengetahui hal ini, dan ingin dibayar secepatnya meskipun dengan diskon, daripada harus menunggu sampai dibayar penuh. Kelemahan dari kebijakan ini adalah kebijakan yang dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia tidak memberikan perlakuan yang sama kepada para kreditornya.

  1. Diskon Utang.

Pertimbangan keempat adalah untuk coba menyatukan utang dan meminta diskon besar, sehingga cukup membayar beberapa sen setiap dolar utang. Metode ini bisa berhasil memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah utang, tetapi sangat mahal harganya bagi kreditor Indonesia.

Akan banyak kelemahan dari semua metode tersebut. Solusi idealnya adalah membayar utang sesuai dengan persyaratan awalnya. Karena hal ini tidak mungkin, Tim Ekonomi Indonesia berharap untuk mencari solusi alternative yang dapat diterima semua pihak yang berkepentingan.

2 thoughts on “Utang Indonesia “Mencari Sebuah Solusi”

  1. Alangkah bijaknya jika anda mencantumkan sumber dari tulisan Alm Radius Prawiro (Dilema Utang Luar Negeri di Era Orde Baru) yang anda kutip dari Buku Era Baru Kebijakan Fiskal. Hindari plagiat, harga karya sesama. salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s